Semarang, teliksandi.id – Tindakan Pungli atau Korupsi memiliki beberapa dampak yang negatif di berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu sisi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Ketahanan Bangsa.
“Dari sisi Ideologi, pungli berdampak pada ideologi bangsa negara, karena bertentangan dengan Pancasila Sila 1, 2, dan 3. Dan dari sisi ekonomi dapat berdampak pada ekonomi biaya tinggi,” kata Irjend Widyanto Poesoko, SH, MH, Sekjen Saber Pungli Kemenko Polhukam RI, saat menyampaikan paparannya pada Sosialisasi Pemberantasan Saber Pungli, yang digelar oleh LSM Gerakan Jalan Lurus (GJL), di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Kamis Siang (31/10/2019).
Sedang Adi Warman, SH, MH, MBA, Ketua Bidang Penindakan Saber Pungli menyampaikan, bahwa pungli merupakan tindakan memungut uang yang tidak memiliki dasar hukumnya.
“Misalnya saat mengurus keperluan di KUA. Oleh oknum petugas dimintai uang tanpa landasan atau payung hukumnya. Agar buku nikah yang mau digunakan bisa keluar. Itu bisa dikategorikan sebagai pungli,” jelas Adi Warman dalam paparannya.
Oleh sebab itu, lanjut Adi Warman, untuk mengatasi hal tersebut, perlu peran serta masyarakat untuk melakukan pemantauan dan laporan ke Satgas Saber Pungli, agar bisa dilakukan pemberantasan dugaan pungli di tiap lembaga negara. Karena tidak bisa kita jalan sendiri-sendiri.
“Jika sudah lapor tapi belum ditindaklanjuti, segera saja hubungi ke call center 193 bisa juga SMS center 1193 atau buka di saberpungli.id,” tegas Adi Warman.
Hadir pada kesempatan itu, pejabat Satgas Saber Pungli pusat, jajaran pengurus LSM GJL serta jaringan ormas dan LSM yang ada di Jawa Tengah. (Agus Surya)
