ARU–TELUKSANDI.ID–Terkait pemberlakuan sosial berskala besar( PSBB ) oleh pemerintah indonesia sudah barang tentu menjadi tangung jawab pemerintah masing-masing provinsi dan kabupaten kota dalam mengurus masyarakatnya di masa pandemi atau masa covid-19 ini demi menjalankan intruksi pemerintah pusat tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB ) selama masa pemutusan mata rantai covid-19. Ini. Makassar 07/05/2020.
Namun kini kenyataan berkata lain dengan perinsip pemerintah kabupaten kepulauan aru yang saat ini lebih memilih berdiam diri tampa mempedulikan masyarakatnya yang berada diprovinsi sulawesi selatan dimasa pemberlakuan PSBB atau pemutusan penyebaran covid-19 Hal ini dibenarkan oleh kordinator dewan penasehat organisasi Widodo malgwar. Kata beliau mengatakan kepada media ini. Bahwa “kami merasa tak pantas harus keluhkan lagi ke pemerintah kepulauan aru soal peduli mempedulikan oleh karena PSBB ini diberlakukan kepada semua warga masyarakat indonesia suda tentu kita juga harus turut menjalankan intruksi itu demi memutuskan penyebaran covid -19 lantas mengenai semua ini apakah pemerintah kami harus acuh tak acuh dengan keadaan ini.
Sementara kami berdiam diri butuh makan juga. Untuk melangsungkan hidup. Ungkap. malgwar Lanjut lebih jelas kata widodo mengatakn bahwa kami merasa kecewa dengan sikap pemerintah kepulauan aru saat ini terutama bupati johan gonga yang tak ada solusi kepada kami sebagai warganya terutama mahasiswa jargaria yang melanjutkan study di kota makassar. sementara pemerintah kabupaten lain bisa punya solusi kepada warganya yang sedang melanjutkan study di provinsi sulawesi selatan lantas kenapa kami tidak. Tanya malagwar.
Harapan malagwar kiranya pemerintah kabupaten kepulauan aru bida menjadi pemerintah responsiv yang bisa punya solusi lagi seperti pemerintah kota tual yang suda memperhatiakn. Serta mengurus warganya terutama pada kalangan mahasiswa yang sedang melanjutkan study di kota makassar. Ujar widodo menutup. (**)
