Padang Pariaman, TelikSandi.ID – Progres dalam suatu kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatra Barat di akhir tahun 2019 hampir selesai seluruh pekerjaan pembangunan dan bahkan mendekati 100 %. Dan itu tentu saja masih ada pekerjaan pembangunan yang belum rampung meskipun hanya sebagian yang tergolong kecil.
Deni Irwan,ST.MT Kadis PUPR Kabupaten Padang Pariaman mengatakan hal itu ketika di wawancarai minggu lalu di ruangannya Dinas PUPR di Parit Malintang Ibukota Kabupaten Padang Pariaman.
Menurut Kadis Deni yang masih terbilang muda bahwa untuk kegiatan Dinas PUPR memang cukup banyak dan sangat luas dan tersebar di beberapa bidang, seperti dalam bidang pengairan, cipta karya dan bina marga. Pada tahun 2019, pekerjaan jalan, jembatan, normalisasi sungai dan pekerjaan pembangunan gedung perkantoran dan mesjid Raya Ibukota Kabupaten Padang Pariaman menjadi skala prioritas dan hampir rampung penyelesaiannya. Untuk pekerjaan infrastruktur tentunya tidak bisa sekaligus harus selesai, karena pekerjaan pembangunan pasti ada mengalami keterlambatan.
”Untuk Sekedar di ketahui bahwa pada setiap kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung pada Dinas PUPR tetap di awasi oleh pihak terkait. Intinya dalam bekerja tidak boleh neko-neko dalam menggunakan anggaran negara,” terang Deni Irwan.
Dalam melakukan pekerjaan pembangunan Dinas PUPR jauh hari telah membuat kesepakatan kerjasama dengan pihak TP4D dari Kejaksaan untuk mengawasi setiap pelaksanaan proyek dimana bertujuan agar semua kegiatan proyek yang sedang dilakukan pada Dinas PUPR tepat sasaran, sesuai RAB dan tidak melenceng dari gambar yang telah di tentukan.
Selain itu, kata Deni untuk setiap pekerjaan pihak Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman selalu tetap berkoordinasi dengan pihak PU Propinsi maupun Kementrian PU ini semua dilakukan agar kegiatan yang sedang berjalan Sinkron.
Pembangunan infrastruktur daerah, urai Deni merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak yang mau tidak mau harus segera di lakukan. Padang Pariaman merupakan Kabupaten yang sedang menggeliat untuk terus berpacu dalam membangun.
Adapun kegiatan yang mendekati usai pekerjaan pelaksanaan pembangunannya diantaranya,jalan Pasar Usang – Ketaping, Kecamatan Batang Anai. Ruas jalan Padang Kajai – Hulu Banda dan Ruas jalan Dicincang-Pakandangan yang mana ketiga ruas jalan ini menelan biaya sebesar Rp. 41.120.970.000. Dari anggaran Dana Alokasi Khusus ( DAK)
Sedangkan untuk DAK reguler ,kata kabid jalan dan jembatan dinas PUPR, Fauzir menjelaskan, jalan bobot 99 %. Jembatan kayu rampak 100 %. Jembatan Kiambang 99 ,5 %. Jembatan batang katiak 75 %. Jembatan talaogandan 65 %. Jembatan Tokoh Parupuak 60 %. Jembatan Surau Pauh 90 % dan Jembatan Sei Talang terputus kontrak.
Pada kesempatan terpisah saat monitoring pembangunan jalan, Inspektur Hendra Aswara mengatakan untuk pembangunan jalan yang telah selesai di kerjakan pihak Dinas PUPR pada tiga ruas jalan yang masa lalunya jalan itu sempit dan sulit di lalui kendaraan,namun kini telah bagus dan mulus dan pekerjaannya pun sangat memuaskan. “Jalan bagus dan mulus pekerjaan penghasilannya itu sudah menjadi program Bupati Ali Mukhni. Dengan jalan lebar dan mulus tentunya sudah pasti roda perekonomian masyarakat bertambah baik dan lancar,” kata mantan kabag Humas ini.
Sementara ketua LSM PERAK, Erwin Filiang, SH dalam investigasinya beberapa bulan lalu terhadap pekerjaan pembangunan Insfrastruktur yang tengah di digenjot dinas PUPR ,menerangkan perlunya pihak Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lebih teliti lagi dalam dan akan melaksanakan sebuah kegiatan yang hendak dilakukan. Artinya mana yang langsung dapat berdampak manfaat bagi masyarakat banyak hendaknya itu yang di utamakan untuk di kerjakan. Nilai tambah untuk masyarakat harus menjadi perhatian dan bukan kehendak sang penguasa.
Menyinggung tentang adanya tentang keinginan sepihak untuk memutuskan kontrak yang sedang berjalan, Kadis PUPR, Deni sungguh sangat menyesalkan dan kecewa berat. Pemutusan kontrak kerja oleh sepihak itu merupakan suatu pembunuhan. Bayangkan saja suatu pekerjaannya masih berjalan dan tiba-tiba di putus kontraknya. Beliau itu punya istri dan anak serta karyawan dan bagaimana nasibnya. Pemutusan kontrak kerja sepihak itu melanggar peraturan yang telah sama di sepakati.
Dinas PUPR dalam pelaksanaan tugas sebagai perpanjangan tangan Bupati Ali Mukhni dalam rangka membantu pekerjaan pembangunan sesuai tupoksinya. Dinas PUPR dalam membelanjakan uang negara harus teliti, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Oleh karena itu untuk setiap dana yang akan di belanjakan tentu harus dapat memberi dampak positip terhadap perekonomian. Sekecil apapun rupiah yang kita belanjakan harus dapat di pertanggung jawabkan.Kita harus hati-hati dalam membelanjakan uang negara.
“Dinas PUPR selalu mengingatkan pada stafnya untuk tetap berhati-hati dalam mengelola keuangan. Sekali meleset,penjara menanti. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dengan nawaitu yang baik, hasilnya pun memuaskan untuk daerah Padang Pariaman dan masyarakatnya
Diakhir wawancaranya, Deni Irwan menuturkan bahwa Infrastruktur itu merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi ,sementara investasi bisa masuk ke daerah Padang Pariaman apabila infrastruktur itu bagus.
Disisi lain tokoh nasional asal Padang Pariaman,Mayjen TNI ( purn) Syamsul Djalal dalam kunjungannya ke lokasi Kawasan Terpadu Tarik City dan pembangunan masjid Raya Kabupaten Padang Pariaman belum lama ini Bersama Bupati Ali Mukhni dan OPD terkait mengatakan bahwa pembangunan yang sedang berjalan harus tetap di lanjutkan.Karena pembangunan sudah pasti berdampak positip bukan hanya untuk masyarakat Padang Pariaman saja akan tetapi Sumatra Barat dan luar Sumatra Barat. Untuk itu, Bupati Ali Mukhni harus punya semangat tinggi untuk dapat terealisasinya pembangunan yang sedang di digenjot ini. ,” Saya salut dan bangga pada Bupati. Dan apabila dalam proses pembangunan terdapat kendala, saya sebagai putra daerah siap menjembatani dan mendukung penuh,,” ungkap Jendral berbintang dua ini. ( Nas )
