LEBAK | Teliksandi.id – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Barisan Relwan Jokowi Presiden (Bara JP) Kabupaten Lebak Jamaludin Ramli meminta pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar dibuka secara transparan. Kata Ramli, pihaknya telah menemukan banyak data kecurangan dalam proses pembagian KIP di Kabupaten Lebak.
“Hasil investigasi dari kawan-kawan Bara JP Kabupaten Lebak di lapangan terkait bantuan sosial KIP (Kartu Indonesia Pintar-red) banyak siswa yang tidak menerima manfaat. Jadi masyarakat sudah menerima kartunya selama tiga tahun, tapi bantuan tidak kunjung cair. Harusnya bisa transparan.”terang Ketua DPC Bara JP Kabupaten Lebak Jamaludin Ramli, Selasa 15 September 2020.
Dikatakan Ramli, pihaknya telah menemukan 37 Kartu KIP milik orang tua murid di Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak selama pembagian sampai saat ini tidak kunjung cair. Menurut Ramli, Bara JP sebagai relawan Pendukung Presiden harus memastikan masyarakat di Lebak agar benar-benar menerima manfaat. Kata Ramli, bantuan sosial ditengah pandemi corona sangat membantu masyarakat. Selain itu, kata Ramli pihaknya juga menemukan keluhan-keluhan tentang dugaan pemotongan dalam pembagian KIP.
“Kita pendukung Presiden Jokowi pastikan agar program beliau terealisasikan dan mereka yang menerima KIP agar benar-benar dipercepat. Itu hanya data satu sekolah saja yang saya sebutkan, belum sekolah lain yang bantuanya ditahan. Laporan sudah saya sampaikan ke pihak Alat Penegak Hukum (APH-red) tapi belum ada tindakan. Selain itu, ada bantuan yang tidak utuh ke penerima, itu saya temukan di lapangan.”tutur Ramli.
Ramli berharap agar Pemerintah Pusat melalui Kepala Daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota, Camat hingga Kepala Desa agar turun langsung menyisir persoalan di akar rumput. Kata Ramli, Kepala Daerah harus cepat respon seandainya ada warga yang tidak menerima KIP atau Bansos.
“Siapa yang dapat bantuan, krikterianya seperti apa, bantuannya apa dan kalau ada persoalan penyimpangan bisa segera kroscek ke lapangan.”ucap Ramli.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar jajaran membuka data untuk penerima bansos secara transparan. Presiden tidak menginginkan kecurigaan di masyarakat sehingga program bisa berjalan dengan lancar.
“Bansos harus benar-benar transparan, bantuanya apa dan jenisnya apa. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat.”tegas Presiden Jokowi Senin 4 Mei 2020 di Jakarta. (*)
Journalist : Mujahidin
Publisher : Redaktur
