Jakarta, Teliksandi.id – Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan sampai saat ini pihaknya belum dihubungi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi posisi menteri di masa pemerintahannya lima tahun ke depan.
Yandri menyatakan pihaknya juga tak pernah mengajukan nama dan melakukan lobi-lobi dengan Jokowi terkait posisi menteri.
“Enggak ada [pemanggilan]. Tapi kami sekali lagi itu hak prerogatif Pak Jokowi lah. Kita tidak juga mengajukan nama, tidak lobi-lobi khusus, tidak,” kata Yandri di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (21/10).
Melihat kondisi itu, Yandri mengaku siap bila PAN mengambil posisi sebagai mitra kritis pemerintahan. Ia pun tak keberatan bila PAN berada di luar pemerintahan untuk mengontrol jalannya kinerja dan pelbagai kebijakan Jokowi-Ma’ruf selama lima tahun ke depan.
“Ya otomatis kalau misalkan enggak ada menteri, atau setingkat menteri, itu otomatis di luar pemerintah,” kata dia.
“Tapi kalau bahwa kita di luar pemerintahan dan mengontrol bagian dari penyeimbang atau memberikan kritik, saran agak berbeda dengan yang di dalam pemerintah, itu mungkin bisa,” tambahnya.
Selain itu, Yandri menegaskan tak ada campur tangan dari Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sehingga menjadikan PAN tak mendapatkan jatah menteri dan akan berada di luar pemerintahan.
Selama ini, Amien Rais kerap kali menjadi sosok yang vokal untuk mengkritik pemerintahan Jokowi lima tahun belakangan ini.
Yandri sendiri menyatakan kepemimpinan PAN sendiri tak bergantung pada satu tokoh saja. Lebih lanjut, PAN selama ini dijalankan atas faktor kepemimpinan yang kolektif kolegial.
“Jadi ada mekanismenya kemarin ini kita sudah Rakor, DPP sudah kami panggil. PAN itu tidak tergantung orang per orang tapi kalau kolektif kolegial,” kata dia.
Sejak Senin (21/10) sejumlah tokoh telah mendatangi Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mereka yang dipanggil Jokowi ditawari posisi menteri untuk membantu pemerintahan selama periode 2019-2024. (Red)
