JAKARTA | Teliksandi.id – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di berbagai daerah yang akan segera dilakukan pada akhir tahun 2020 pasti masih dihadang oleh pandemi corona. Meski begitu, toh pemerintah tetap ngotot hendak melakukannya. Walau disana sini beragam lapisan masyarakat sudah menyampaikan saran atau bahkan protes penolakannya. Jum’at (25/9/2020)
Bagi pemerintah bisa saja Pilkada dianggap lebih penting dibanding kesehatan dan keselamatan dari terkaman virus ganas corona itu. Sementara sikap warga masyarakat sendiri baru kelak dapat dipahami. Misalnya meraka ogah datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang pasti akan didatangi oleh orang banyak dari berbagai latar belakang dan usia remaja hingga tua renta yang hendak memberikan suara pilihannya.
Sungguhkah teknis dan mekanisme pemungutan suara akan segampang itu, seperti yang sudah-sudah ?
Inilah bagian dari pengalaman baru itu yang hendak kita lalui bersama sambil menyaksikan realitas senyata kelak, setelah dilaksanakan.
Hanya saja dapat pula diperkirakan dalam upaya kampanye dan sosialisasi program yang hendak dilakukan bila kelak terpilih menjadi pemenang dalam kontestasi untuk menjadi pucuk pimpinan di suatu daerah memang harus melalui tahapan pengenalan lebih jauh dan berupaya merebut simpati dan dukungan dari para pemilih yang ada di daerah itu.
Akibat dari adanya larangan berkerumun dan sanksi berat yang bisa dikenakan bila dianggap melanggar protokol yang telah ditetapkan pemerintah, agaknya para kandidat dan juru kampanye yang menyertainya akan mengalami kesulitan untuk berjumpa langsung dengan calon pemilih dan pendukung serta para simpatisan yang diharap bisa mendongkrak suara pemilihnya.
Karena itu peran buzzer dan influencer diperkirakan bisa menjadi alternatif pilihan yang akan maksimal digunakan melalui media sosial.
Kecuali itu, model paket sembako dengan dalih bantuan untuk tetap bertahan di rumah karena covid-19 yang masih terus mengancam tampaknya akan marak menjadi cara terbaik untuk menyapa warga masyarakat. Sebab untuk berkumpul dalam sebuah gedung maupun di lapangan terbuka dengan jumlah yang banyak pun tidak mungkin bisa dilakukan. Dan dalam jumlah yang terbatas pun, bagaimana mungkin bisa terpenuhi hanya dalam waktu dan tenaga yang terbatas.
Jadi kerentanan dari hasil Pilkada yang tidak dapat maksimal dilaksanakan ini, bisa juga kelak dipetik pelajaran dan pengalaman yang menarik dan mungkin sangat mahal nilainya. Sebab ongkos Pilkada memang tidak murah. Lalu akibatnya nanti akan menjadi beban bagi siapapun yang kelak menduduki kursi kekuasaan.
Boleh jadi dari rangkaian kerumutan dan mahalnya biaya untuk menjadi kontestan dalam Pilkada serupa inilah biang korupsi itu meranggas dan kemudian terus mengganas, melibas apa saja yang ada peluang dan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
Pilkada ditengah mengganasnya pandemi corona sangat mungkin akan menelan biaya yang lebih mahal, atau bahkan juga mempertaruhkan nyawa, karena covid-19 itu tidak pilih-bulu dan juga liar, tanpa pernah bisa diketahui asal muasal dan waktunya menghinggapi kita. (*)
Penulis : Jacob Ereste
Publisher : Redaktur
