JAKARTA | Teliksandi.id – Intelektual Muda Papua-Papua Barat (IMP-PB) melakukan Konferensi Pers dengan tema “Pro Kontra Otonomi Khusus Jilid II : Pemuda Papua Angkat Bicara”. Konferensi Pers tersebut diselenggarakan untuk membahas Pemerintah Pusat dalam mengucurkan kembali dana Otonomi Khusus (Otsus) jilid II, mereka yang terdiri Mahasiswa, Aktivis dan Pemuda Papua sepakat jika otsus diberlakukan. Namun sebagai catatan perlu adanya kontrol atau pengawasan dengan membentuk badan atau lembaga khusus dengan melibatkan tokoh masyarakat, dan kaum intelektual asal Papua dan Papua Barat.
Malkin Kosepa, Ketua Himpunan Mahasiswa Telok Binton Se-Jabodetabek, mengatakan sebagai mahasiswa papua, kita harus mengawal dan mendorong serta mengevaluasi pada Otsus jilid II. Agar kedepannya tepat pada sasaran.
“Kita harus mengawal dan mengevaluasi Outsus Jilid II, agar tepat pada sasaran nya,”kata Malkin saat menyampaikan paparan nya di Astori Coffee, Kamis, (06/08/2020).
Senada dengan yang disampaikan, Arman Asso, DPP KNPI asal Wamena, mengatakan Otsus Jilid II sudah terjadi dan tidak perlu jadi polemik, karena sudah jadi program nasional yang mestinya di kawal.
“Saya melihat bahwa otsus ini sudah menjadi program nasional, jadi saya kira kita mestinya mengawal. Kita tidak boleh memprovokasi orang-orang, karena tidak semua tau tentang Otsus ini. Tidak semua orang papua menolak, tapi semua mendukung. Terpenting Pemerintah membuat regulasi baru yang pro terhadap masyarakat itu sendiri,” ujar Arman.
Lanjut, Abdul Rahman M. Werfete, Ex Ketua IMAPA UI, menerangkan bahwa pemerintah harus menekankan program pendidikan dan ekonomi kerakyatan untuk masyarakat Papua. Kemudian juga perlu adanya pengontrolan terhadap program tersebut.
“Kita sebagai masyarakat Papua masih memerlukan Otsus untuk mempercepat pembangunan,” tuturnya.
Sementara Isay Wenda mantan pelaku Makar di Istana yang juga aktivis asal Lanny Jaya sepakat Otsus Jilid 2 berlaku lagi, asal ada keterlibatan Masyarakat didalam pengelolaan dana tersebut.
“Jika pemerintah melanjutkan Otsus saya mau masyarakat jadi pelakunya bukan objek atau ‘penonton’. Pemerintah harus melibatkan masyarakat supaya apa yang mereka mau, juga sesuai dengan kemauan pemerintah tersebut,” ungkap Isay.
Henci Danyelo Lee Hamberi, Aktivis asal Serui, menuturkan jika pemerintah ingin maju, maka harus diperhatikan secara pendidikan nya, karena itu sangat berguna dalam mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) nya.
“Otsus Jilid II sangat bagus jika pemerintah terus dan peduli memperhatikan pendidikan di Papua,” tuturnya.
Melengkapi, Muli Yasir Kaninggai, Aktivis asal Fakfak, mendukung Otsus Jilid II dengan catatan dengan regulasi mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua.
“Kami melihat dan merasakan manfaat Otsus saat ini, justru sangat menyayangkan jika Otsus ditolak. Karena percepatan pembangunan sangat kami dirasakan. Kami juga siap mengawal dana otsus jilid II tetap berlanjut,” lengkapnya.
Terkait Pro-Kontra bahwa otsus ini penting direalisasikan. Mereka menginginkan masyarakat kecil harus diperhatikan, inilah yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah.
Kedepan IMP-PB sepakat untuk seyogyanya dibentuk badan atau lembaga sendiri dalam pengelolaan dana Otsus, guna menghindari penyalah gunaan kewenangan dan mencurigai Pemerintah Daerah. Seperti sebelumnya parnah disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengecam akan mengembalikan dana otsus ke Pemerintah Pusat.
Karena itu IMP-PB berinisiasi melakukan upaya menyelamatkan dari segala perpecahan yang muncul dari akibat pro dan kontra otsus Papua Jilid II terhadap masyarakat dengan menyatakan sikap.
1. Mendukung respon positif pemerintah dalam upaya melanjutkan Otsus jilid II.
2. Mendorong pemerintah pusat dan provinsi serta daerah untuk saling berkordinasisatu sama lain untuk merumuskan Otsus papua jilid II sehingga terwujudnya regulasi yang bijak untuk masyarakat papua.
3. Kami IMP-PB Siap mengawal dana otsus jilid II yang digelontori pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai upaya evaluasi otsus jilid pertama yang kami nyatakan masih kurang dalam segi pengawalannya.
4. Mengajak masyarakat papua agar kiranya pandai dan bijak dalam membaca kebijakan untuk otsus papua jilid II dan tidak terprovokasi oleh oknum manapun yang ingin memanfaatkan segala bentuk kepentingan yang muncul di papua.
5. Segala bentuk regulasi untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat papua harus benar-benar disuarakan dan didengar dengan baik terkhususnya dibidang pendidikan sebagai salah satu upaya peningkatan SDM ditanah papua.
“Tidak Usah Berbicara Tentang Tolak Otsus Jilid II Tapi Kita Menikmatinya.
Sama Saja Kita Memunafikkan Diri Menjadi Pendosa Seperti Mereka Yang
Lainnya,” ungkap mereka sembari mengakhiri konferensi pers. (*)
Penulis : Red
Publisher : Selamet.H
