TELIKSANDI.-Pada 26 Februari 2020.
Menteri PPN/Kepala Bappenas memebrikan keterangan pers usai Ratas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (26/2).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan bahwa Rapat Terbatas (ratas) tentang persiapan ibu kota negara membahas tiga hal yakni perkembangan pekerjaan pra masterplan dan kesiapan masterplan, alternatif-alternatif pembiayaan, dan peraturan perundang-undangan yang akan menyertainya.
”Dari tiga hal itu yang perlu saya sampaikan di sini, pertama, mengenai pra masterplan atau masterplan yang kita harapkan akan selesai pada pertengahan tahun ini untuk memastikan titik nol.
Jadi memastikan di mana titik nol ibu kota negara, dan mudah-mudahan soft groundbreaking bisa dilakukan pada tahun ini,” ujar Menteri PPN saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas (ratas) Lanjutan Pembahasan Perpindahan Ibu Kota Negara, Rabu (26/2), di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Menteri PPN, sebuah exercise diperlukan mengenai jumlah penduduk yang kira-kira bisa tinggal di situ, dan ini tergantung pada daya tarik ibu kota negara itu yang akan datang.
”Jadi pusat-pusat daya tarik baru yang diperlukan di ibu kota negara ini perlu dikembangkan, termasuk cluster-cluster pendidikan, kesehatan, dan entertainment,” ujar Menteri PPN.
Jadi, sambung Menteri PPN, apakah akan bisa menarik atau menempatkan di Ibu Kota baru tersebut salah satu universitas terbaik di dunia atau Indonesia.
”Kemudian apakah kita juga bisa mengajak investasi di bidang rumah sakit yang memang juga terbaik di kawasan sehingga dia bisa menjadi salah satu daya magnet ya, magnet untuk menarik para penduduk yang tinggal di sana,” tambahnya.
Yang paling penting, tambah Kepala Bappenas, adanya jaminan pekerjaan sehingga perlu untuk menciptakan berbagai lapangan kerja baru kira-kira sekitar 3 juta lapangan pekerjaan baru.
”Orientasinya tentu lapangan pekerjaan di sektor-sektor yang ramah lingkungan, sektor-sektor green, sektor-sektor yang sesuai dengan jalannya SDGs, Sustainable Development Goals,” urainya.
Bagaimana membangun kota ini sustain dan terpelihara, lanjut Suharso, kemudian memenuhi kriteria lingkungan hidupnya, dan kapasitas angkut wilayahnya itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau seoptimalnya.
”Dan yang paling penting mereka yang tinggal di sana nanti tidak memerlukan atau menarik atau membuka koceknya lebih dalam lagi.
Tapi mereka benar-benar tinggal dengan tingkat kesejahteraan yang memadai,” pungkas Menteri PPN akhiri keterangan pers.(*)Red
